Sampai hari ini, Sabtu 20 Juni 2015, masih belum paham alasan orang ribut soal swasembada, ketahanan maupun kedaulatan pangan.
Itu semua sebenarnya tidak ada dalam kamusnya petani. Yang ada di kamusnya petani adalah mencari rejeki dengan mengolah tanah, nenandur. Saat panen melimpah disyukuri sebagai kemurahan yang Kuasa. Jika panennya sedikit berserah menerima 'rejekine sih dikelongi' atau 'durung rejekine'.
Lha ini orang tidak ikut menanam, tidak ikut keluar modal, tidak ikut menanggung beban dan resiko kok membuatkan target dan mengharus-haruskan swasembada dan tetek bengeknya.
Coba bayangkan kalau petani adalah pekerja pabrik. Siapa yang memberi gaji? Siapa yang menetapkan standar upah? Adakah yang memberi thr ? Adakah yang membayarkan asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian maupun pensiun?
Kemudian kalau hasil kerja melebihi target adakah yang memberi bonus pendapatan. Bukankah selama ini satu-satunya bonus yang diterima petani bila hasil melimpah adalah harga murah? Kelebihan hasil sering menjadi kenyataan buruk. Dan selama ini apakah yang suka membuat target produksi itu mau membeli dengan harga lebih saat panen berlimpah. Bukankah yang berlaku adalah harga pasar yang ditetapkan jaringan pedagang berdasar hukum besi ekonomi? Kalaupun pemerintah menetapkan harga, pedagang mana yang sudi menggunakan penetapan itu? Dan apa yang bisa dilakukan pemerintah saat pedagang tidak menggunakan penetapan harga tersebut? Tidak ada kan?
Jadi soal swasembada, ketahanan maupun kedaulatan pangan sebenarnya bukanlah usaha mengejar peningkatan produksi. Bukan hitung-hitungan jumlah panen disandingkan dengan data statistik jumlah penduduk dan tingkat konsumsi. Swasembada, ketahanan maupun kedaulatan pangan menjadi benar jika diletakkan pada problem kondisi dan posisi petani.
Jika usaha-usaha swasembada, ketahanan maupun kedaulatan pangan hanya berkutat pada ketersediaan benih unggul, pupuk, mekanisasi pertanian maupun infrastruktur pertanian maka usaha-usaha ini tak jauh dari sistem tanam paksa yang kita kenal lewat pelajaran sejarah. Petani dipaksa meningkatkan produksi yang tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraannya karena yang berlaku kemudian adalah hukum pasar.
Jadi kondisi dan posisi petani sebenarnya tak pernah berubah dihadapan mereka yang membuat target-target itu. Hanya salah satu komponen dari sistem tanam paksa.
Kondisi dan posisi ini mungkin berubah kalau kita mengembargo diri dari kepentingan-kepentingan di luar petani. Jika kita mengubah aturan permainan, bukan ikut arus ganti pemain maupun tim. Swasembada, ketahanan maupun kedaulatan pangan adalah soal kesejahteraan kita bukan soal target peningkatan produksi pertanian pangan.
Selamat malam minggu .....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar